Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Over Demension Over Loading (ODOL)

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Bersama Penegak Hukum (GAKUM) melakukan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan  Penegakan Hukum Over Demension Over Loading (ODOL) dimana Over Demension Over Loading (ODOL) dilakukan di daerah tambang, yang bertujuan untuk mengurangi pelanggaran ODOL yang biasanya marak terjadi di daerah tambang dalam pemaparannya Kadishub Sultra Muhamad Rojulan, ST.,M.Si.  kegiatan ini merupakan kelanjutan  dari rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu di Dewan  Perwakialan Rakyat  Daerah Provinsi (DPRD) Sulawesi Tenggara terkait pembahasan Over Demension Over Loading (ODOL).  pembahasan ODOL sendiri sudah termaktub  dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya pasal 277 yang memberikan larangan Over Demension Over Loading, namun tetap saja pelanggaran yang dilakukan tetap masih banyak dan tidak berkurang sehingga kegiatan ini merupakan langkah maju untuk bersinergi dengan semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan  ODOL di Sulawesi Tenggara.

Penjelasan dan Paparan dari Kepala BPTD XVIII sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Sulawesi Tenggara  karena pembahasan Over Demension Over Loading (ODOL) adalah kewenangan Kementerian Perhubungan Republik  nmun tetap  harus disinergikan  dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  untuk keharmonisan implementasi aturan dan penegakan hukum dilapangan. Fakta yang diungkapkan Pihak BPTD XVIII bahwa banyak kecelakan terjadi karena seringnya terjadi pelanggaran truk ataupun kendaraan bermuatan lain terkait ODOL. tentu saja dengan jumlah anggota  BPTD XVIII  di seluruh Sulawesi Tenggara yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermuatan yang harus diawasi mengakibatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL ini sangat lemah.