Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh dalam Bentuk Masterplan dan DED

KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya menanggulangi masalah permukiman kumuh dengan menjalankan fungsi perencanaan, pembangunan, pengendalian, pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011. Adapun wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ialah kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 hingga 15 Ha.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKP&P) Provinsi Sulawesi Tenggara terus berusaha mengambil peran dalam penanganan permukiman kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun beberapa upaya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh seperti; Kegiatan penataan kawasan permukiman; Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarkat berpenghasilan rendah; dan Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh agar progam pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.

Untuk menjaga program pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien pada tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali melakukan perencanaan kawasan permukiman kumuh dalam bentuk Masterplan dan Detail Engineering Desain (DED). Dimana kabupaten Muna Barat menjadi salah satu lokasi penyusunan perencanaan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2020. Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Muna Barat seluas 152 Ha, tersebar pada 14 Kelurahan/Desa berdasarkan SK Bupati tentang Kumuh tahun 2017 yang telah verifikasi oleh tenaga ahli penyusunan Masterplan Kawasan Kumuh Kabupaten Muna Barat. Proses pendataan kawasan kumuh menggunakan indikator 7+1 yakni; Hunian, Jalan, Drainase, Air bersih, Air limbah, Persampahan, Bahaya kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Adapun hasil dari indikator tersebut dapat kita lihat pada  link berikut https://drive.google.com/file/d/19dZSNCYt-RKeCxnNBw1rhIP4M2sOJGG5/view?usp=sharing.

Dengan adanya Masterplan dan DED ini diharapkan dapat mengetahui kondisi eksisting lokasi usulan sehingga dapat menjadi dasar dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Sulawesi Tenggara.