Sejarah

Sulawesi Tenggara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak bagian tenggara pulau Sulawesi dengan ibukota Kendari...

Read more

Investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sultra mencatat realisasi investasi di Sultra mencapai Rp 11 triliun tahun 2017...

Read more

Pariwisata

Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari sekitar 68 lokasi terumbu karang yang potensial untuk pengembangan kawasan ekowisata bahari...

Read more

PPID Provinsi Sulawesi Tenggara

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.
 

Keberadaan Undang- undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
 

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Berdasarkan PM Kominfo No.1 Tahun 2016 
Adapun Tugas pokok dan fungsi pejaDokumentasi (PPID) utama dan PPID pembantu dalam rangka transparasi informasi dalam penyelenngaraan perintahan,Kementrian Komunikasi dan informatika bertanggung jawab untuk membangun sistem monitoring dan Evaluasi PPID.
PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika beralamat : Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Lantai I – Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110; Telp/Fax.: 021 345 2841; E-mail : pelayanan@mail.kominfo.go.id.
 

VISI
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Provinsi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.
 

MISI

1.Menghimpun informasi publik dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh OPD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Melaksanakan konsultasi informasi publik kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
4. Menyelesaikan sengketa informasi.

Tugas dan Fungsi PPID
1.Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disebut SOP, tentang pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik serta penanganan penyelesaian sengketa informasi;
2.Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
 

MOTTO
Cepat, Tepat, Murah dan Sederhana
 

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Permohonan Informasi Publik

Informasi yang Anda butuhkan belum tersedia? Silahkan Anda mengajukan permintaan informasi yang Anda butuhkan kepada kami. Kami melayani permintaan informasi dan dokumen yang Anda butuhkan.

Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010.

Daftar Informasi Publik

Semua informasi yang bisa diakses oleh publik / masyarakat luas dirangkum dalam Daftar Informasi Publik (DIP).

Informasi Lainnya

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari setelah ditemukannya alasan keberatan.

2. Tanggapan tertulis atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan diregister. Jika dalam waktu 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan diregister atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi.

Form Permohonan Informasi